KISI KISI SOAL SKB |
1. Dalam pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset dilakukan setiap:
a) 3 bulan sekali
b) 6 bulan sekali
c) 1 tahun sekali
d) 2 tahun sekali
2. Yang bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:
a) Otonomi daerah
b) Desentralisasi
c) Sentralisasi total
d) Tugas pembantuan
3. Pengawasan terhadap APBD dilakukan pada tahap:
a) Perencanaan saja
b) Pelaksanaan saja
c) Perencanaan dan pelaksanaan
d) Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
4. Menurut PP 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:
a) DPRD
b) Inspektorat
c) APIP
d) Gubernur
5. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh:
a) Menteri
b) Gubernur
c) Bupati/Walikota
d) Semua benar
6. Angka kredit kumulatif minimal untuk Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama adalah:
a) 50
b) 100
c) 150
d) 200
7. SPIP merupakan singkatan dari:
a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
b) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
c) Sistem Pemeriksaan Intern Pemerintah
d) Sistem Pembinaan Intern Pemerintah
8. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan adalah:
a) PKPT
b) APBD
c) RPJMD
d) RKPD
9. Pelayanan dasar adalah:
a) Pelayanan publik untuk kebutuhan dasar
b) Pelayanan minimal pemerintah
c) Pelayanan wajib daerah
d) Pelayanan administratif
10. Kompetensi ASN terdiri dari:
a) Teknis dan manajerial
b) Teknis, manajerial, dan sosial kultural
c) Teknis dan sosial
d) Manajerial dan sosial
11. Program pengawasan yang bersifat urgent dan tidak terencana disebut:
a) Pengawasan rutin
b) Pengawasan khusus
c) Pengawasan non rutin
d) Pengawasan mendadak
12. Masa jabatan kepala daerah adalah:
a) 4 tahun
b) 5 tahun
c) 6 tahun
d) 8 tahun
13. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a) 6 urusan
b) 8 urusan
c) 10 urusan
d) 12 urusan
14. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk:
a) Mencari kesalahan
b) Memberikan sanksi
c) Menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien dan efektif
d) Mengawasi kinerja kepala daerah
15. Yang bukan merupakan bentuk pengawasan adalah:
a) Monitoring
b) Evaluasi
c) Pemeriksaan
d) Penghargaan
16. Laporan Hasil Pengawasan harus memuat:
a) Temuan dan rekomendasi
b) Temuan saja
c) Rekomendasi saja
d) Sanksi
17. Standar kompetensi jabatan PPUPD meliputi:
a) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap
b) Pengetahuan dan keterampilan
c) Keterampilan dan sikap
d) Pengetahuan dan sikap
18. Pengawasan terhadap perda dilakukan melalui:
a) Pengawasan preventif
b) Pengawasan represif
c) Pengawasan preventif dan represif
d) Pengawasan melekat
19. Pengelolaan pegawai ASN dilakukan berdasarkan sistem:
a) Merit
b) Karir
c) Prestasi
d) Senioritas
20. Fokus pengawasan daerah ditetapkan berdasarkan:
a) Perintah pimpinan
b) Hasil analisis risiko
c) Permintaan masyarakat
d) Anggaran yang tersedia
21. LPPD merupakan singkatan dari:
a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
b) Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
c) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah
d) Laporan Pengawasan Pemerintahan Daerah
22. Pembinaan kepegawaian ASN dilakukan oleh:
a) BKN
b) KASN
c) BKD
d) Semua benar
23. Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh:
a) BPKP
b) Inspektorat
c) BPK
d) A dan B benar
24. Periode penyusunan PKPT adalah:
a) 3 bulan
b) 6 bulan
c) 1 tahun
d) 2 tahun
25. Evaluasi SAKIP dilakukan setiap:
a) Triwulan
b) Semester
c) Tahunan
d) 2 tahun
26. Pengawasan terhadap keuangan daerah mencakup:
a) Penerimaan daerah
b) Pengeluaran daerah
c) Aset daerah
d) Semua benar
27. Yang bukan merupakan unsur SPIP adalah:
a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian risiko
c) Pemantauan
d) Pengawasan eksternal
28. Reviu LKPD dilakukan oleh:
a) BPK
b) BPKP
c) Inspektorat Daerah
d) Akuntan Publik
29. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan:
a) IKU
b) IKK
c) EKPPD
d) LPPD
30. Tahapan pengawasan yang benar adalah:
a) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan
b) Perencanaan, monitoring, evaluasi
c) Pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut
d) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan
31. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, tujuan pengendalian intern pemerintah yang paling utama adalah:
a) Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, dan efisiensi
b) Menjamin keandalan pelaporan keuangan
c) Mengamankan aset negara
d) Mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi
32. Dalam pelaksanaan pengawasan yang menggunakan pendekatan risk based audit, hal pertama yang harus dilakukan adalah:
a) Menyusun program kerja audit
b) Melakukan penilaian risiko
c) Mengidentifikasi proses bisnis
d) Menentukan sampel audit
33. Pernyataan berikut yang TIDAK termasuk dalam unsur Lingkungan Pengendalian adalah:
a) Penegakan integritas dan nilai etika
b) Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
c) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
d) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern
34. Dalam konteks pengawasan daerah, pemberian status TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) "Selesai" diberikan apabila:
a) Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi
b) Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai
c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti tetapi ada upaya nyata
d) Rekomendasi dalam proses tindak lanjut
35. Menurut Permendagri 23 Tahun 2020, kapasitas APIP dinilai berdasarkan:
a) Level 1 sampai level 3
b) Level 1 sampai level 4
c) Level 1 sampai level 5
d) Level 1 sampai level 6
36. Dalam pengawasan berbasis risiko, penentuan prioritas pengawasan didasarkan pada:
a) Besarnya anggaran
b) Tingkat risiko tertinggi
c) Permintaan pimpinan
d) Temuan tahun sebelumnya
37. Pengawasan yang berfokus pada pencapaian outcome dalam konsep value for money audit adalah pengawasan atas:
a) Ekonomis
b) Efisiensi
c) Efektivitas
d) Kepatuhan
38. Dalam melakukan reviu LKPD, prosedur analitis yang TIDAK tepat adalah:
a) Analisis tren
b) Analisis rasio
c) Pengujian substantif
d) Scanning
39. Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
a) Administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan
b) Urusan pemerintahan dan keuangan daerah
c) Keuangan daerah dan administrasi umum pemerintahan
d) Administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan, dan keuangan daerah
40. Dalam konteks manajemen risiko, risiko yang masih tersisa setelah risiko dimitigasi disebut:
a) Inherent risk
b) Control risk
c) Residual risk
d) Detection risk
41. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent dilakukan oleh:
a) Kementerian teknis terkait
b) Kementerian Dalam Negeri
c) Pemerintah Provinsi
d) Semua benar
42. Dalam pengawasan keuangan daerah, pengujian yang dilakukan untuk memastikan kewajaran nilai persediaan adalah:
a) Vouching
b) Tracing
c) Stock opname
d) Rekonsiliasi
43. Berdasarkan Permendagri 36 Tahun 2018, parameter pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah TIDAK meliputi:
a) Kepegawaian daerah
b) Keuangan daerah
c) Perizinan
d) Pengadaan barang/jasa
44. Dalam konsep fraud triangle, faktor yang TIDAK termasuk adalah:
a) Pressure
b) Opportunity
c) Rationalization
d) Competence
45. Kegiatan assurance dalam pengawasan intern bertujuan untuk memberikan:
a) Penjaminan kualitas
b) Keyakinan yang memadai
c) Konsultasi
d) Rekomendasi perbaikan
46. Dalam pelaksanaan audit kinerja, tahap yang paling kritis adalah:
a) Perencanaan audit
b) Pengumpulan bukti
c) Penentuan kriteria
d) Pelaporan
47. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan tercapainya standar pelayanan minimal disebut:
a) Pengawasan teknis
b) Pengawasan fungsional
c) Pengawasan melekat
d) Pengawasan khusus
48. Dalam konteks pengawasan berbasis risiko, risk appetite adalah:
a) Besaran risiko yang dapat diterima
b) Besaran risiko yang tidak dapat diterima
c) Besaran risiko yang harus dimitigasi
d) Besaran risiko yang harus dihindari
49. Metode sampling yang paling tepat digunakan dalam pengujian pengendalian adalah:
a) Statistical sampling
b) Attribute sampling
c) Variable sampling
d) Judgment sampling
50. Dalam pengawasan kinerja BUMD, aspek yang paling penting untuk diawasi adalah:
a) Tata kelola
b) Profitabilitas
c) Kontribusi pada PAD
d) Pelayanan publik
51. Pengawasan terhadap dana transfer khusus dilakukan dengan pendekatan:
a) Risk based
b) Compliance based
c) Performance based
d) Output based
52. Dalam konteks pengawasan, whistleblowing system yang efektif harus memenuhi prinsip:
a) Kerahasiaan identitas pelapor
b) Independensi investigator
c) Perlindungan pelapor
d) Semua benar
53. Teknik audit berbantuan komputer (TABK) yang paling tepat untuk mendeteksi duplicate payment adalah:
a) Stratification
b) Duplicate testing
c) Gap detection
d) Benford's Law analysis
54. Dalam pengawasan pengadaan barang/jasa, red flags yang menunjukkan adanya potensi fraud adalah:
a) Spesifikasi yang terlalu detail
b) Harga yang wajar
c) Jadwal yang realistis
d) Evaluasi yang transparan
55. Pengawasan terhadap implementasi SAKIP difokuskan pada:
a) Komponen SAKIP
b) Hasil evaluasi SAKIP
c) Perencanaan kinerja
d) Pengukuran kinerja
56. Dalam konteks audit investigatif, teknik yang paling efektif untuk mengungkap fraud adalah:
a) Analisis dokumen
b) Wawancara
c) Pengamatan
d) Konfirmasi
57. Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah yang idle difokuskan pada:
a) Optimalisasi penggunaan
b) Pemeliharaan
c) Pengamanan
d) Penghapusan
58. Dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, prinsip yang paling penting adalah:
a) Transparansi
b) Akuntabilitas
c) Partisipatif
d) Value for money
59. Pengawasan terhadap belanja hibah dan bantuan sosial difokuskan pada:
a) Ketepatan sasaran
b) Kewajaran harga
c) Pertanggungjawaban
d) Semua benar
60. Dalam konteks reviu RKPD, hal yang paling penting diperhatikan adalah:
a) Kesesuaian dengan RPJMD
b) Sinkronisasi program
c) Ketersediaan anggaran
d) Kapasitas SKPD
61. Dalam pengawasan penyelenggaraan Smart City, aspek yang paling kritis untuk diawasi adalah:
a) Infrastruktur digital
b) Keamanan data
c) Interoperabilitas sistem
d) Semua benar
62. Pengawasan terhadap implementasi Government 4.0 difokuskan pada:
a) Digitalisasi layanan
b) Integrasi data
c) Transformasi proses bisnis
d) Kapabilitas SDM
63. Dalam konteks pengawasan Mall Pelayanan Publik, indikator keberhasilan utama adalah:
a) Jumlah layanan yang terintegrasi
b) Kepuasan masyarakat
c) Kecepatan layanan
d) Inovasi layanan
64. Pengawasan terhadap implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menekankan pada:
a) Tata kelola SPBE
b) Layanan SPBE
c) Infrastruktur SPBE
d) Semua benar
65. Dalam pengawasan pengelolaan big data pemerintah daerah, aspek utama yang harus diperhatikan adalah:
a) Data privacy
b) Data security
c) Data governance
d) Data quality
66. Pengawasan terhadap implementasi OSS (Online Single Submission) RBA fokus pada:
a) Kecepatan proses perizinan
b) Integrasi dengan K/L/D
c) Kepatuhan terhadap regulasi
d) Risk Based Approach
67. Dalam konteks pengawasan program pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi, prioritas utama adalah:
a) Efektivitas program stimulus
b) Ketepatan sasaran bantuan
c) Pemulihan sektor UMKM
d) Penciptaan lapangan kerja
68. Pengawasan terhadap implementasi SDGs di daerah difokuskan pada:
a) Pencapaian target SDGs
b) Integrasi dengan perencanaan daerah
c) Kolaborasi multipihak
d) Ketersediaan data
69. Dalam pengawasan penerapan new normal governance, aspek yang paling penting adalah:
a) Protokol kesehatan
b) Digitalisasi layanan
c) Flexible working arrangement
d) Business continuity plan
70. Pengawasan terhadap program pembangunan rendah karbon memperhatikan:
a) Target pengurangan emisi
b) Green budgeting
c) Sustainable development
d) Semua benar
71. Dalam konteks pengawasan collaborative governance, fokus utama adalah:
a) Keterlibatan stakeholders
b) Efektivitas kolaborasi
c) Pencapaian tujuan bersama
d) Pembagian peran
72. Pengawasan terhadap implementasi Government Internal Control System (GICS) berbasis digital menekankan:
a) Otomatisasi kontrol
b) Real-time monitoring
c) Digital audit trail
d) Integrated reporting
73. Dalam pengawasan penerapan artificial intelligence di pemerintahan, aspek kritis adalah:
a) Algorithmic accountability
b) Ethical AI
c) Data bias
d) Semua benar
74. Pengawasan terhadap program Smart Village fokus pada:
a) Digital literacy
b) Infrastructure readiness
c) Community engagement
d) Service innovation
75. Dalam konteks pengawasan green government, prioritas utama adalah:
a) Pengurangan emisi karbon
b) Efisiensi energi
c) Pengelolaan limbah
d) Green procurement
76. Pengawasan terhadap implementasi Management Information System pemerintah daerah menekankan:
a) System reliability
b) Data accuracy
c) User acceptance
d) System integration
77. Dalam pengawasan program digital transformation pemerintah daerah, aspek utama adalah:
a) Change management
b) Digital capability
c) Technology adoption
d) Business process reengineering
78. Pengawasan terhadap implementasi open government difokuskan pada:
a) Transparansi data
b) Partisipasi publik
c) Kolaborasi
d) Semua benar
79. Dalam konteks pengawasan cyber security pemerintah daerah, prioritas utama adalah:
a) Network security
b) Data protection
c) Incident response
d) User awareness
80. Pengawasan terhadap program smart mobility fokus pada:
a) Integrated transportation
b) Traffic management
c) Environmental impact
d) User experience
81. Dalam pengawasan implementasi blockchain di pemerintahan, aspek kritis adalah:
a) System interoperability
b) Data immutability
c) Smart contracts
d) Network consensus
82. Pengawasan terhadap program digital economy daerah memperhatikan:
a) Digital infrastructure
b) Digital skills
c) Digital business
d) Semua benar
83. Dalam konteks pengawasan data center pemerintah daerah, fokus utama adalah:
a) Business continuity
b) Disaster recovery
c) Energy efficiency
d) Security management
84. Pengawasan terhadap implementasi citizen-centric services menekankan:
a) User experience
b) Service accessibility
c) Digital inclusion
d) Feedback mechanism
85. Dalam pengawasan program smart health management, prioritas utama adalah:
a) Integrated health records
b) Telemedicine services
c) Health data security
d) Service quality
86. Pengawasan terhadap implementasi performance-based budgeting digital fokus pada:
a) Output measurement
b) Outcome evaluation
c) Digital tracking
d) Value for money
87. Dalam konteks pengawasan smart education, aspek kritis adalah:
a) Digital infrastructure
b) Teacher capability
c) Content quality
d) Learning analytics
88. Pengawasan terhadap program digital tourism memperhatikan:
a) Platform integration
b) User engagement
c) Content management
d) Data analytics
89. Dalam pengawasan implementasi smart environment system, fokus utama adalah:
a) Environmental monitoring
b) Waste management
c) Energy efficiency
d) Pollution control
90. Pengawasan terhadap program digital public services menekankan:
a) Service availability
b) Digital accessibility
c) User satisfaction
d) System reliability
91. Pemerintah Kota X sedang mengimplementasikan sistem Smart City yang terintegrasi. Dalam pelaksanaan audit terhadap program tersebut, ditemukan bahwa terdapat 3 aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh SKPD berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Ketiga aplikasi tersebut tidak terintegrasi dan masing-masing memiliki database tersendiri. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk pengembangan ketiga aplikasi tersebut mencapai Rp 15 miliar. Dari perspektif pengawasan, rekomendasi yang paling tepat adalah:
a) Menghentikan penggunaan dua aplikasi dan mempertahankan satu aplikasi yang paling baik
b) Melakukan audit forensik untuk menyelidiki potensi kerugian negara
c) Mengintegrasikan ketiga aplikasi kedalam satu platform dengan single database
d) Membiarkan ketiga aplikasi tetap berjalan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat
92. Inspektorat Daerah Provinsi Y melakukan reviu atas implementasi SPBE. Hasil assessment menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE masih berada pada level 2 (berkembang) dari 5 level yang ada. Permasalahan utama yang ditemukan adalah resistensi pegawai terhadap perubahan sistem kerja, infrastruktur yang belum memadai, dan belum adanya enterprise architecture yang jelas. Jika dikaitkan dengan konsep change management dalam transformasi digital, langkah yang paling tepat adalah:
a) Fokus pada peningkatan infrastruktur terlebih dahulu sebelum menangani aspek lainnya
b) Menyusun enterprise architecture dan road map transformasi digital yang komprehensif
c) Melakukan capacity building dan cultural transformation secara paralel dengan pembangunan sistem
d) Menerapkan sanksi bagi unit yang tidak mengimplementasikan SPBE
93. Dalam rangka pengawasan program smart mobility di Kota Z, ditemukan bahwa sistem transportasi cerdas yang telah diimplementasikan belum optimal. Meski telah dipasang 500 CCTV dan sensor lalu lintas, tingkat kemacetan masih tinggi dan respons terhadap insiden lalu lintas masih lambat. Data menunjukkan bahwa dari 500 CCTV, hanya 60% yang terintegrasi dengan command center, dan hanya 40% operator yang terlatih dalam menggunakan sistem. Berdasarkan konsep smart mobility governance, tindakan yang paling tepat adalah:
a) Menambah jumlah CCTV dan sensor untuk memperluas coverage area
b) Melakukan optimalisasi sistem yang ada dan peningkatan kapasitas operator
c) Mengganti seluruh sistem dengan teknologi yang lebih baru
d) Mengalihdayakan pengelolaan sistem kepada pihak ketiga yang lebih kompeten
94. Pengawasan terhadap implementasi Mall Pelayanan Publik di Kabupaten W menemukan bahwa meski sudah beroperasi selama 1 tahun, tingkat kepuasan masyarakat hanya mencapai 65%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata masih 45 menit, 30% layanan masih membutuhkan dokumen fisik, dan belum ada integrasi data antar instansi. Sementara itu, investasi yang telah dikeluarkan mencapai Rp 20 miliar. Berdasarkan konsep value for money, rekomendasi yang paling tepat adalah:
a) Melakukan business process reengineering dan digitalisasi seluruh layanan
b) Menambah loket layanan dan petugas untuk mengurangi waktu tunggu
c) Membuat sistem antrian online untuk mengurangi kepadatan
d) Melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan operasional sementara
95. Tim pengawas sedang melakukan audit kinerja terhadap program smart health di Kota V. Program ini mencakup implementasi telemedicine, electronic medical record, dan health analytics dengan total anggaran Rp 25 miliar. Setelah 6 bulan implementasi, ditemukan bahwa utilisasi sistem hanya 30%, terjadi redundansi data pasien sebesar 25%, dan tingkat error dalam diagnosa telemedicine mencapai 15%. Risk assessment menunjukkan adanya kerentanan dalam keamanan data pasien. Berdasarkan konsep IT governance, prioritas pengawasan yang paling tepat adalah:
a) Keamanan data dan akurasi sistem
b) Efisiensi penggunaan anggaran
c) Peningkatan utilisasi sistem
d) Standarisasi data pasien
96. Dalam pengawasan implementasi Government Internal Control System (GICS) berbasis digital di Provinsi U, ditemukan fenomena menarik dimana tingkat kepatuhan terhadap SOP meningkat 90%, namun jumlah temuan audit tidak berkurang signifikan. Analisis menunjukkan bahwa sistem kontrol otomatis telah berhasil mencegah deviasi prosedural, namun gagal mendeteksi creative compliance dimana pegawai menemukan cara untuk memanipulasi sistem sambil tetap tampak mematuhi prosedur. Berdasarkan konsep three lines of defense, pendekatan yang paling tepat adalah:
a) Memperkuat sistem kontrol otomatis dengan AI dan machine learning
b) Mengembangkan mekanisme kontrol berlapis dengan kombinasi sistem dan pengawasan manusia
c) Kembali ke sistem pengawasan konvensional
d) Melakukan audit forensik digital secara berkala
97. Pengawasan terhadap program smart village di Kabupaten T mengungkapkan bahwa dari 50 desa yang mendapat bantuan digitalisasi senilai Rp 500 juta per desa, hanya 20% yang berhasil mengimplementasikan program secara efektif. Investigasi menunjukkan bahwa kegagalan utama bukan pada aspek teknologi, melainkan pada rendahnya digital literacy perangkat desa, kurangnya pendampingan, dan ketidaksesuaian solusi digital dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan prinsip sustainable development, rekomendasi yang paling tepat adalah:
a) Menghentikan program dan mengalihkan anggaran untuk pembangunan fisik
b) Melanjutkan program dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pendampingan intensif
c) Merevisi program dengan pendekatan bottom-up dan berbasis kebutuhan lokal
d) Mengalihkan pengelolaan program kepada pihak ketiga
98. Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi blockchain untuk sistem pencatatan aset daerah di Kota R, tim auditor menemukan bahwa meski teknologi blockchain menjamin immutability data, terdapat permasalahan dalam validitas data awal yang dimasukkan ke dalam sistem. Dari sampling 100 aset, ditemukan 40% memiliki data yang tidak akurat atau tidak lengkap sebelum dimasukkan ke blockchain. Total nilai aset yang tercatat dalam sistem mencapai Rp 2 triliun. Berdasarkan konsep IT audit, langkah yang paling tepat adalah:
a) Melakukan cleansing data sebelum implementasi blockchain
b) Mengimplementasikan sistem verifikasi berlapis untuk data baru
c) Mengganti sistem blockchain dengan database konvensional
d) Melakukan input ulang seluruh data aset
99. Tim pengawas sedang mengevaluasi program smart tourism di Provinsi S yang melibatkan pengembangan platform digital pariwisata terintegrasi. Dengan investasi Rp 30 miliar, platform ini menghubungkan 500 UMKM pariwisata, 100 hotel, dan 50 destinasi wisata. Namun, setelah 1 tahun berjalan, transaksi digital hanya mencapai 25% dari target, dan 60% UMKM tidak aktif menggunakan platform. Analisis menunjukkan bahwa kompleksitas sistem, kurangnya pelatihan, dan rendahnya digital marketing menjadi penyebab utama. Berdasarkan prinsip digital economy governance, solusi yang paling tepat adalah:
a) Menyederhanakan sistem dan meningkatkan usability
b) Memberikan insentif bagi UMKM yang aktif menggunakan platform
c) Mengembangkan strategi komprehensif mencakup capacity building dan digital marketing
d) Membuka platform untuk pengelolaan pihak swasta
100. Pengawasan terhadap implementasi artificial intelligence untuk pelayanan publik di Kota P menemukan potensi bias dalam algoritma yang digunakan. Sistem AI yang dikembangkan untuk menentukan prioritas penanganan pengaduan masyarakat ternyata cenderung mengutamakan pengaduan dari kawasan tertentu dan mengabaikan kawasan lain. Analisis data menunjukkan bahwa training data yang digunakan tidak merepresentasikan keragaman masyarakat. Berdasarkan prinsip ethical AI governance, tindakan yang paling tepat adalah:
a) Menghentikan penggunaan AI dan kembali ke sistem manual
b) Merevisi algoritma dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan inklusivitas
c) Mengembangkan mekanisme override manual untuk keputusan AI
d) Membuat sistem paralel untuk kawasan yang kurang terlayani