 |
| KISI KISI SOAL SKB |
1. Perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar rumusan delik dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi hukum pidana disebut:
a. Perbuatan melawan hukum
b. Tindak pidana
c. Pelanggaran hukum
d. Kejahatan formal
2. Dalam hukum perdata, asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi disebut:
a. Asas legalitas
b. Asas kausalitas
c. Asas proporsionalitas
d. Asas kepatutan
3. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut:
a. Sistem pembuktian positif
b. Sistem pembuktian negatif
c. Sistem pembuktian negatif berdasar undang-undang
d. Sistem pembuktian bebas
4. Dalam konteks hukum tata negara, lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah:
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. DPR RI
d. MPR RI
5. Menurut hukum internasional, pengakuan terhadap negara baru bersifat:
a. Wajib
b. Konstitutif
c. Deklaratif
d. Imperatif
6. Yang termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas keterbukaan
c. Asas profesionalitas
d. Semua jawaban benar
7. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, naskah akademik berisi:
a. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
b. Pasal-pasal yang akan diatur
c. Pendapat para ahli
d. Hasil konsultasi publik
8. Perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat:
a. Kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, kausa yang halal
b. Tertulis, bermaterai, ditandatangani, disaksikan
c. Kesepakatan, tertulis, objek tertentu, tidak melawan hukum
d. Kecakapan, objek tertentu, itikad baik, tidak melawan hukum
9. Dalam hukum acara perdata, gugatan yang diajukan oleh lebih dari satu orang penggugat disebut:
a. Class action
b. Legal standing
c. Citizen lawsuit
d. Gugatan perwakilan
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif merupakan fungsi:
a. Legislasi
b. Anggaran
c. Pengawasan
d. Representasi
11. Dalam hukum administrasi negara, KTUN yang bersifat final harus memenuhi unsur:
a. Konkret, individual, dan final
b. Tertulis, individual, dan mengikat
c. Konkret, individual, dan mengikat umum
d. Tertulis, final, dan mengikat umum
12. Penyusunan dokumen perjanjian instansi pemerintah harus memperhatikan:
a. Aspek teknis dan administratif
b. Aspek yuridis dan keuangan
c. Aspek yuridis, teknis, dan administratif
d. Aspek yuridis, keuangan, dan administratif
13. Tindak pidana yang memerlukan aduan dari pihak yang dirugikan untuk dapat dilakukan penuntutan disebut:
a. Delik biasa
b. Delik aduan
c. Delik khusus
d. Delik berkualifikasi
14. Dalam konteks hukum perdata internasional, asas yang menentukan hukum mana yang berlaku disebut:
a. Choice of law
b. Choice of forum
c. Legal standing
d. Lex specialist
15. Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dilakukan:
a. Sebelum pemeriksaan perkara
b. Selama pemeriksaan perkara
c. Setelah putusan
d. Setiap saat selama proses persidangan
16. Dalam konteks hukum tata negara, pembubaran partai politik menjadi kewenangan:
a. Presiden
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Pemilihan Umum
17. Prinsip non-intervention dalam hukum internasional berarti:
a. Larangan campur tangan urusan dalam negeri
b. Larangan penggunaan kekerasan
c. Kewajiban kerjasama internasional
d. Prinsip persamaan kedaulatan
18. Asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara berarti:
a. Pejabat yang mengeluarkan keputusan berwenang membatalkannya
b. Keputusan harus berdasarkan peraturan yang berlaku
c. Keputusan harus memiliki dasar hukum
d. Keputusan harus mempertimbangkan kepentingan umum
19. Dalam pengelolaan informasi hukum, sistem yang terintegrasi harus memenuhi prinsip:
a. Akuntabilitas dan transparansi
b. Efektivitas dan efisiensi
c. Keamanan dan kerahasiaan
d. Semua jawaban benar
20. Advokasi hukum dalam perkara perdata dilakukan melalui tahapan:
a. Konsultasi, mediasi, litigasi
b. Somasi, mediasi, eksekusi
c. Konsultasi, negosiasi, litigasi
d. Somasi, negosiasi, eksekusi
21. Unsur kesalahan dalam tindak pidana terdiri dari:
a. Kesengajaan dan kealpaan
b. Motif dan tujuan
c. Niat dan perbuatan
d. Kehendak dan pengetahuan
22. Dalam hukum perdata, pembatalan perjanjian karena kecacatan kehendak dapat terjadi karena:
a. Paksaan, kekhilafan, dan penipuan
b. Paksaan, kekhilafan, dan kelalaian
c. Penipuan, kelalaian, dan itikad buruk
d. Kekhilafan, kelalaian, dan itikad buruk
23. Pembuktian dalam hukum acara pidana dilakukan dengan:
a. Minimal dua alat bukti
b. Minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim
c. Keyakinan hakim saja
d. Pengakuan terdakwa saja
24. Kewenangan pembentukan peraturan daerah ada pada:
a. Kepala Daerah
b. DPRD
c. Kepala Daerah bersama DPRD
d. Sekretaris Daerah
25. Yurisdiksi universal dalam hukum internasional berlaku untuk:
a. Semua kejahatan internasional
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
c. Kejahatan lintas negara
d. Semua pelanggaran HAM
26. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah dilakukan melalui:
a. Pengawasan internal dan eksternal
b. Pengawasan preventif dan represif
c. Pengawasan langsung dan tidak langsung
d. Semua jawaban benar
27. Dokumen perjanjian internasional yang telah diratifikasi:
a. Langsung berlaku sebagai hukum nasional
b. Perlu implementing legislation
c. Hanya mengikat pemerintah
d. Tidak memerlukan persetujuan DPR
28. Dalam pelayanan hukum dan perizinan, standar pelayanan minimal harus memuat:
a. Jenis pelayanan dan waktu penyelesaian
b. Biaya dan prosedur pengaduan
c. Persyaratan dan sarana prasarana
d. Semua jawaban benar
29. Alat bukti elektronik dalam hukum acara:
a. Dapat berdiri sendiri
b. Harus didukung alat bukti lain
c. Tidak dapat digunakan
d. Hanya untuk kasus cybercrime
30. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan:
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Tinggi
d. Pengadilan Negeri
31. Dalam penyelesaian sengketa alternatif, hasil kesepakatan mediasi:
a. Bersifat final dan mengikat
b. Dapat diajukan keberatan
c. Perlu pengesahan pengadilan
d. Tidak memiliki kekuatan eksekutorial
32. Penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh:
a. Polisi saja
b. Jaksa saja
c. Polisi atau PPNS
d. Polisi, Jaksa, atau PPNS sesuai kewenangannya
33. Dalam hukum administrasi negara, keputusan yang menguntungkan:
a. Tidak dapat dicabut
b. Dapat dicabut dengan syarat tertentu
c. Dapat dicabut sewaktu-waktu
d. Harus dicabut jika ada perubahan kebijakan
34. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas:
a. Kejelasan tujuan
b. Kelembagaan yang tepat
c. Kesesuaian hierarki
d. Semua jawaban benar
35. Dalam pelaksanaan advokasi hukum, lawyer privilege meliputi:
a. Hak imunitas
b. Kerahasiaan klien
c. Kebebasan membela
d. Semua jawaban benar
36. Pengembangan informasi hukum dilakukan melalui:
a. Sistem informasi hukum
b. Jaringan dokumentasi hukum
c. Perpustakaan hukum
d. Semua jawaban benar
37. Dalam penyelesaian sengketa administrasi, upaya administratif terdiri dari:
a. Keberatan dan banding
b. Banding dan kasasi
c. Keberatan dan gugatan
d. Gugatan dan kasasi
38. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata dilakukan oleh:
a. Pengacara
b. Panitera
c. Juru Sita
d. Hakim
39. Pemberian pendapat hukum (legal opinion) harus memuat:
a. Analisis yuridis
b. Kesimpulan dan saran
c. Dasar hukum yang relevan
d. Semua jawaban benar
40. Dalam penanganan perkara di pengadilan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan:
a. Hak para pihak
b. Kewajiban pengadilan
c. Pedoman beracara
d. Semua jawaban benar
yang mau jawabnnya silahkan komen
yang mau jawabnnya silahkan komen
0 komentar:
Posting Komentar