SKB PENATA KELOLA PEMERINTAHAN (100 Soal )

KISI KISI SOAL SKB

1. Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam...

   a) Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3

   b) Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

   c) Pasal 1 UUD 1945

   d) Pasal 36 UUD 1945

   e) Pasal 37 UUD 1945

2. Berikut ini yang merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014, kecuali...

   a) Desentralisasi

   b) Dekonsentrasi

   c) Tugas pembantuan

   d) Sentralisasi

   e) Otonomi daerah

3. Kebijakan fiskal yang ekspansif ditandai dengan...

   a) Peningkatan pajak dan penurunan pengeluaran pemerintah

   b) Penurunan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah

   c) Peningkatan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah

   d) Penurunan pajak dan penurunan pengeluaran pemerintah

   e) Tidak ada perubahan pada pajak dan pengeluaran pemerintah

4. Menurut UU No. 17 Tahun 2014, masa jabatan pimpinan MPR adalah...

   a) 2,5 tahun

   b) 3 tahun

   c) 4 tahun

   d) 5 tahun

   e) 6 tahun

5. RPJMD ditetapkan paling lama... setelah kepala daerah dilantik

   a) 3 bulan

   b) 6 bulan

   c) 9 bulan

   d) 12 bulan

   e) 15 bulan

6. Fungsi anggaran dalam pemerintahan daerah dilaksanakan oleh...

   a) Kepala Daerah

   b) DPRD

   c) Sekretaris Daerah

   d) BAPPEDA

   e) BPKAD

7. Yang bukan merupakan sifat dari Pancasila adalah...

   a) Universal

   b) Fleksibel

   c) Statis

   d) Objektif

   e) Majemuk

8. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan...

   a) Keinginan kepala daerah

   b) Permintaan DPRD

   c) Pendekatan teknokratik

   d) Keinginan masyarakat

   e) Semua jawaban benar

9. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan...

   a) Pemerintah daerah

   b) Pemerintah pusat

   c) Provinsi

   d) Kabupaten/kota

   e) Desa

10. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD harus mengacu pada...

    a) RPJMN

    b) RPJPD

    c) RKPD

    d) Renstra SKPD

    e) a dan b benar

11. Fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap...

    a) Pelaksanaan Perda

    b) Pelaksanaan APBD

    c) Kebijakan Pemerintah Daerah

    d) Semua jawaban benar

    e) Hanya a dan b benar

12. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap...

    a) 3 tahun sekali

    b) 4 tahun sekali

    c) 5 tahun sekali

    d) 6 tahun sekali

    e) 7 tahun sekali

13. Organisasi kemasyarakatan diatur dalam...

    a) UU No. 17 Tahun 2013

    b) UU No. 23 Tahun 2014

    c) UU No. 12 Tahun 2011

    d) UU No. 30 Tahun 2014

    e) UU No. 9 Tahun 2015

14. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh...

    a) Sekretaris daerah

    b) Asisten sekda

    c) Staf ahli

    d) DPRD

    e) Semua jawaban benar

15. Yang tidak termasuk dalam fungsi DPRD adalah...

    a) Legislasi

    b) Anggaran

    c) Pengawasan

    d) Eksekutif

    e) Representasi

16. Pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi syarat...

    a) Administratif

    b) Teknis

    c) Fisik kewilayahan

    d) Semua jawaban benar

    e) Hanya a dan b benar

17. Peraturan daerah yang telah ditetapkan harus diundangkan dalam...

    a) Lembaran daerah

    b) Berita daerah

    c) Website resmi

    d) Media massa

    e) Semua jawaban benar

18. Jumlah minimal anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah...

    a) 20 orang

    b) 25 orang

    c) 30 orang

    d) 35 orang

    e) 40 orang

19. Yang bukan merupakan asas pembentukan peraturan daerah adalah...

    a) Kejelasan tujuan

    b) Kelembagaan

    c) Kesesuaian hierarki

    d) Kesederhanaan

    e) Kerahasiaan

20. Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan...

    a) Penyusunan rencana

    b) Penetapan rencana

    c) Pengendalian pelaksanaan rencana

    d) Evaluasi pelaksanaan rencana

    e) Semua jawaban benar

21. Dalam konteks perekonomian negara, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah...

    a) Kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan

    b) Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah

    c) Kebijakan yang berkaitan dengan uang beredar

    d) Kebijakan yang berkaitan dengan ekspor-impor

    e) Kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing

22. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada...

    a) Efisiensi

    b) Akuntabilitas

    c) Eksternalitas

    d) Kepentingan strategis

    e) Semua jawaban benar

23. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang berwenang menyusun RPJMD adalah...

    a) Gubernur/Bupati/Walikota

    b) DPRD

    c) BAPPEDA

    d) Sekretaris Daerah

    e) Kepala Dinas

24. Asas yang menyatakan bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat disebut asas...

    a) Kemanusiaan

    b) Kebangsaan

    c) Kekeluargaan

    d) Keadilan

    e) Keseimbangan

25. Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah...

    a) Sekretariat Daerah

    b) Dinas Daerah

    c) Badan Daerah

    d) Inspektorat

    e) Sekretariat DPRD

26. Forum konsultasi publik dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan paling lambat...

    a) 2 bulan setelah pelantikan kepala daerah

    b) 3 bulan setelah pelantikan kepala daerah

    c) 4 bulan setelah pelantikan kepala daerah

    d) 5 bulan setelah pelantikan kepala daerah

    e) 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah

27. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk...

    a) Peraturan daerah

    b) Rekomendasi

    c) Keputusan DPRD

    d) Memorandum

    e) Semua benar

28. Bank sentral yang berwenang mengatur kebijakan moneter di Indonesia adalah...

    a) Bank Indonesia

    b) Bank Mandiri

    c) Bank BRI

    d) Bank BNI

    e) OJK

29. Pembentukan organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan...

    a) Minimal beranggotakan 3 orang

    b) Minimal beranggotakan 5 orang

    c) Minimal beranggotakan 7 orang

    d) Minimal beranggotakan 10 orang

    e) Minimal beranggotakan 15 orang

30. Masa jabatan anggota DPRD adalah...

    a) 3 tahun

    b) 4 tahun

    c) 5 tahun

    d) 6 tahun

    e) 7 tahun

31. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewenangan...

    a) Kepala Daerah

    b) DPRD

    c) Kepala Daerah dan DPRD

    d) Menteri Keuangan

    e) Menteri Dalam Negeri

32. Jumlah maksimal wakil kepala daerah untuk tingkat provinsi adalah...

    a) 1 orang

    b) 2 orang

    c) 3 orang

    d) 4 orang

    e) 5 orang

33. Yang bukan merupakan sumber pendapatan daerah adalah...

    a) PAD

    b) Dana perimbangan

    c) Dana desa

    d) Hibah

    e) Pinjaman luar negeri

34. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap...

    a) 3 bulan

    b) 6 bulan

    c) 1 tahun

    d) 2 tahun

    e) Akhir masa jabatan

35. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari...

    a) Pimpinan

    b) Badan Musyawarah

    c) Komisi

    d) Badan Kehormatan

    e) Semua benar

36. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menggunakan pendekatan...

    a) Politik

    b) Teknokratik

    c) Partisipatif

    d) Top-down

    e) Jawaban b dan c benar

37. Kebijakan fiskal yang kontraktif ditandai dengan...

    a) Peningkatan pengeluaran pemerintah

    b) Penurunan pajak

    c) Peningkatan pajak

    d) Peningkatan subsidi

    e) Peningkatan transfer payment

38. Fungsi peraturan daerah adalah...

    a) Menjalankan otonomi daerah

    b) Menjalankan tugas pembantuan

    c) Menjabarkan peraturan yang lebih tinggi

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua jawaban benar

39. RPJMD merupakan penjabaran dari...

    a) RPJPD

    b) RKPD

    c) RPJMN

    d) Renstra SKPD

    e) Visi misi kepala daerah

40. Organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk...

    a) Badan hukum

    b) Tidak berbadan hukum

    c) Yayasan

    d) Perkumpulan

    e) Semua benar

41. Penyusunan program kerja DPRD dilakukan setiap...

    a) 1 tahun

    b) 2 tahun

    c) 3 tahun

    d) 4 tahun

    e) 5 tahun

42. Yang bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah...

    a) Kepastian hukum

    b) Tertib penyelenggaraan negara

    c) Kepentingan umum

    d) Sentralisasi

    e) Keterbukaan

43. Perda dapat dibatalkan melalui...

    a) Keputusan gubernur

    b) Keputusan DPRD

    c) Keputusan Menteri Dalam Negeri

    d) Keputusan Presiden

    e) Peraturan Presiden

44. Reses DPRD dilaksanakan sebanyak... dalam 1 tahun

    a) 1 kali

    b) 2 kali

    c) 3 kali

    d) 4 kali

    e) 5 kali

45. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang moneter merupakan kewenangan...

    a) Pemerintah pusat

    b) Pemerintah provinsi

    c) Pemerintah kabupaten/kota

    d) Bank Indonesia

    e) Dewan Moneter

46. Pemberhentian kepala daerah ditetapkan melalui...

    a) Keputusan DPRD

    b) Keputusan Mendagri

    c) Keputusan Presiden

    d) Peraturan Pemerintah

    e) Undang-Undang

47. Yang bukan merupakan fungsi DPRD adalah...

    a) Legislasi

    b) Anggaran

    c) Pengawasan

    d) Yudikatif

    e) Representasi

48. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh...

    a) Perangkat daerah

    b) Staf ahli

    c) Sekretariat daerah

    d) Asisten

    e) Semua benar

49. Forum yang membahas rancangan awal RPJMD adalah...

    a) Musrenbang

    b) DPRD

    c) Forum SKPD

    d) Rapat koordinasi

    e) Konsultasi publik

50. Program pembangunan daerah merupakan...

    a) Instrumen kebijakan

    b) Kumpulan kegiatan

    c) Dokumen perencanaan

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua jawaban benar

51. Masa jabatan BPD sama dengan masa jabatan...

    a) Kepala desa

    b) Kepala daerah

    c) DPRD

    d) DPR

    e) MPR

52. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada...

    a) Prinsip akuntabilitas

    b) Prinsip efisiensi

    c) Prinsip eksternalitas

    d) Prinsip kepentingan strategis

    e) Semua benar

53. Yang bukan merupakan jenis peraturan daerah adalah...

    a) Perda Provinsi

    b) Perda Kabupaten/Kota

    c) Perkada

    d) Peraturan Bersama Kepala Daerah

    e) Peraturan DPRD

54. Rancangan Perda dapat berasal dari...

    a) DPRD

    b) Kepala daerah

    c) Masyarakat

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

55. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilakukan melalui...

    a) Rapat kerja

    b) Kunjungan kerja

    c) Rapat dengar pendapat

    d) Pembentukan panitia khusus

    e) Semua benar

56. Yang bukan merupakan hak anggota DPRD adalah...

    a) Mengajukan rancangan perda

    b) Mengajukan pertanyaan

    c) Menyampaikan usul dan pendapat

    d) Memilih dan dipilih

    e) Membuat kebijakan eksekutif

57. Penetapan APBD paling lambat...

    a) 1 bulan sebelum tahun anggaran

    b) 2 bulan sebelum tahun anggaran

    c) 3 bulan sebelum tahun anggaran

    d) 4 bulan sebelum tahun anggaran

    e) 5 bulan sebelum tahun anggaran

58. Pengesahan pembentukan daerah otonom baru dilakukan melalui...

    a) Peraturan pemerintah

    b) Keputusan presiden

    c) Undang-undang

    d) Peraturan menteri

    e) Peraturan daerah

59. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh...

    a) DPRD

    b) Mendagri

    c) Gubernur

    d) BPK

    e) Semua benar

60. Yang bukan merupakan asas pembentukan peraturan daerah adalah...

    a) Kejelasan tujuan

    b) Kelembagaan yang tepat

    c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

    d) Kerahasiaan

    e) Keterbukaan

61. Anggota DPRD mempunyai kewajiban...

    a) Memegang rahasia negara

    b) Mendahulukan kepentingan pribadi

    c) Memberikan suara dalam pengambilan keputusan

    d) Melakukan korupsi

    e) Menyalahgunakan wewenang

62. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui...

    a) Peraturan daerah

    b) Peraturan kepala daerah

    c) Keputusan kepala daerah

    d) Instruksi kepala daerah

    e) Surat edaran kepala daerah

63. Yang bukan merupakan lembaga daerah adalah...

    a) Sekretariat daerah

    b) Sekretariat DPRD

    c) Inspektorat

    d) Dinas daerah

    e) Kementerian

64. Peraturan daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada...

    a) Gubernur

    b) Menteri Dalam Negeri

    c) Presiden

    d) DPR

    e) MPR

65. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh...

    a) Presiden

    b) Menteri

    c) Gubernur

    d) DPRD

    e) Semua benar

66. RPJMD ditetapkan dengan...

    a) Peraturan daerah

    b) Peraturan kepala daerah

    c) Keputusan kepala daerah

    d) Instruksi kepala daerah

    e) Surat edaran kepala daerah

67. Yang bukan merupakan tahapan perencanaan pembangunan daerah adalah...

    a) Penyusunan rancangan awal

    b) Pelaksanaan musrenbang

    c) Perumusan rancangan akhir

    d) Penetapan rencana

    e) Pengadaan barang dan jasa

68. Kepala daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh...

    a) Wakil kepala daerah

    b) Sekretaris daerah

    c) Staf ahli

    d) Asisten

    e) Semua benar

69. Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dalam bentuk...

    a) Pembahasan KUA-PPAS

    b) Pembahasan rancangan APBD

    c) Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD

    d) Pembahasan perubahan APBD

    e) Semua benar

70. Yang bukan merupakan sumber PAD adalah...

    a) Pajak daerah

    b) Retribusi daerah

    c) Dana alokasi umum

    d) Hasil pengelolaan kekayaan daerah

    e) Lain-lain PAD yang sah

71. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena...

    a) Berakhir masa jabatannya

    b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

    c) Dinyatakan melanggar sumpah/janji

    d) Tidak lagi memenuhi syarat

    e) Semua benar

72. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan...

    a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

    b) Kepentingan umum

    c) Kesusilaan

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

73. Perangkat daerah provinsi terdiri atas...

    a) Sekretariat daerah

    b) Sekretariat DPRD

    c) Inspektorat

    d) Dinas daerah

    e) Semua benar

74. Yang bukan merupakan hak kepala daerah adalah...

    a) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah

    b) Melakukan perjalanan dinas

    c) Menetapkan Perda tanpa persetujuan DPRD

    d) Memberikan pernyataan dimuka umum

    e) Mendapatkan gaji dan tunjangan

75. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berpedoman pada asas...

    a) Desentralisasi

    b) Dekonsentrasi

    c) Tugas pembantuan

    d) Jawaban a dan c benar

    e) Semua benar

76. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertahanan merupakan kewenangan...

    a) Pemerintah pusat

    b) Pemerintah provinsi

    c) Pemerintah kabupaten/kota

    d) TNI

    e) Kepolisian

77. Yang bukan merupakan asas umum penyelenggaraan negara adalah...

    a) Kepastian hukum

    b) Tertib penyelenggaraan negara

    c) Kepentingan umum

    d) Keterbukaan

    e) Kesewenang-wenangan

78. RPJMD memuat...

    a) Visi, misi, dan program kepala daerah

    b) Arah kebijakan keuangan daerah

    c) Strategi pembangunan daerah

    d) Program perangkat daerah

    e) Semua benar

79. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan...

    a) Kemampuan ekonomi

    b) Potensi daerah

    c) Sosial budaya

    d) Sosial politik

    e) Semua benar

80. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh...

    a) DPRD

    b) Pemerintah

    c) Masyarakat

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

81. Yang bukan merupakan syarat calon kepala daerah adalah...

    a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

    b) Setia kepada Pancasila

    c) Berpendidikan minimal SMA

    d) Berusia minimal 25 tahun

    e) Sehat jasmani dan rohani

82. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara...

    a) Tertib

    b) Efisien

    c) Ekonomis

    d) Transparan

    e) Semua benar

83. Peraturan kepala daerah ditetapkan oleh...

    a) Gubernur untuk provinsi

    b) Bupati untuk kabupaten

    c) Walikota untuk kota

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

84. Pembentukan organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan...

    a) Administratif

    b) Teknis

    c) Operasional

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

85. Yang bukan merupakan fungsi DPRD dalam bidang pengawasan adalah...

    a) Mengawasi pelaksanaan Perda

    b) Mengawasi APBD

    c) Mengawasi kebijakan pemerintah daerah

    d) Mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional

    e) Mengeksekusi kebijakan daerah

86. Penetapan RKPD paling lambat...

    a) 1 bulan setelah RKPN ditetapkan

    b) 2 bulan setelah RKPN ditetapkan

    c) 3 bulan setelah RKPN ditetapkan

    d) 4 bulan setelah RKPN ditetapkan

    e) 5 bulan setelah RKPN ditetapkan

87. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi...

    a) Pendidikan

    b) Kesehatan

    c) Pekerjaan umum

    d) Perumahan rakyat

    e) Semua benar

88. Badan Legislasi Daerah bertugas...

    a) Merencanakan program legislasi daerah

    b) Menyusun rancangan peraturan daerah

    c) Melakukan pengharmonisasian perda

    d) Melakukan evaluasi perda

    e) Semua benar

89. RPJPD ditetapkan dengan...

    a) Peraturan daerah

    b) Peraturan kepala daerah

    c) Keputusan kepala daerah

    d) Keputusan DPRD

    e) Peraturan bersama

90. Pengambilan keputusan dalam DPRD dilakukan dengan cara...

    a) Musyawarah untuk mufakat

    b) Suara terbanyak

    c) Aklamasi

    d) Jawaban a dan b benar

    e) Semua benar

91. Kode etik DPRD ditetapkan oleh...

    a) Pimpinan DPRD

    b) Badan Kehormatan

    c) DPRD

    d) Kepala Daerah

    e) Menteri Dalam Negeri

92. Yang bukan merupakan hak budget DPRD adalah...

    a) Memberikan persetujuan APBD

    b) Memberikan persetujuan perubahan APBD

    c) Memberikan persetujuan pertanggungjawaban APBD

    d) Menetapkan APBD secara sepihak

    e) Membahas rancangan APBD

93. Perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah...

    a) Sekretariat daerah

    b) Sekretariat DPRD

    c) Inspektorat

    d) Dinas daerah

    e) Semua benar

94. Yang bukan merupakan asas pengelolaan keuangan daerah adalah...

    a) Tertib

    b) Efisien

    c) Ekonomis

    d) Rahasia

    e) Transparan

95. Peraturan daerah yang mengatur tentang APBD bersifat...

    a) Khusus

    b) Umum

    c) Tahunan

    d) Tetap

    e) Sementara

96. Rencana kerja pemerintah daerah merupakan penjabaran dari...

    a) RPJPD

    b) RPJMD

    c) Renstra SKPD

    d) RKPD

    e) KUA PPAS

97. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang moneter dan fiskal nasional oleh...

    a) Pemerintah pusat

    b) Pemerintah daerah

    c) Bank Indonesia

    d) Otoritas Jasa Keuangan

    e) Kementerian Keuangan

98. Evaluasi RPJMD dilakukan oleh...

    a) Kepala Daerah

    b) DPRD

    c) Menteri Dalam Negeri

    d) Gubernur

    e) BAPPEDA

99. Yang bukan merupakan hak DPRD adalah...

    a) Interpelasi

    b) Angket

    c) Menyatakan pendapat

    d) Membuat kebijakan eksekutif

    e) Mengajukan pertanyaan

100. Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah berlaku setelah...

     a) 1 hari

     b) 7 hari

     c) 14 hari

     d) 30 hari

     e) Tanggal diundangkan

Kunci Jawaban 

1. b

2. d

3. b

4. d

5. b

6. b

7. c

8. e

9. b

10. e

11. d

12. c

13. a

14. a

15. d

16. d

17. a

18. a

19. e

20. e

21. c

22. e

23. a

24. c

25. b

26. b

27. b

28. a

29. c

30. c

31. c

32. a

33. e

34. c

35. e

36. e

37. c

38. e

39. a

40. e

41. a

42. d

43. c

44. c

45. a

46. c

47. d

48. a

49. e

50. d

51. a

52. e

53. c

54. d

55. e

56. e

57. a

58. c

59. b

60. d

61. c

62. a

63. e

64. b

65. e

66. a

67. e

68. e

69. e

70. c

71. e

72. e

73. e

74. c

75. d

76. a

77. e

78. e

79. e

80. e

81. d

82. e

83. e

84. d

85. e

86. c

87. e

88. e

89. a

90. d

91. c

92. d

93. e

94. d

95. c

96. b

97. a

98. b

99. d

100. d

Read More

SKB ARSIPARIS AHLI PERTAMA

KISI KISI SOAL

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) - Arsiparis

1. Teori dasar kearsipan yang dikembangkan oleh Schellenberg membagi nilai guna arsip menjadi:

   a. Nilai guna primer dan sekunder

   b. Nilai guna administratif dan historis

   c. Nilai guna legal dan informatif

   d. Nilai guna internal dan eksternal

   e. Nilai guna publik dan privat

2. Berdasarkan UU Kearsipan, yang dimaksud dengan arsip dinamis adalah:

   a. Arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan

   b. Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip

   c. Arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan pencipta arsip

   d. Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan

   e. Arsip yang disimpan di lembaga kearsipan

3. Dasar hukum tertinggi pengelolaan arsip di Indonesia adalah:

   a. UU No. 43 Tahun 2009

   b. PP No. 28 Tahun 2012

   c. Perka ANRI No. 24 Tahun 2011

   d. UU No. 14 Tahun 2008

   e. PP No. 34 Tahun 1979

4. Berdasarkan UU ASN, Arsiparis termasuk dalam kategori:

   a. Jabatan Administrasi

   b. Jabatan Fungsional

   c. Jabatan Pimpinan Tinggi

   d. Jabatan Pelaksana

   e. Jabatan Teknis

5. UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang klasifikasi arsip:

   a. Terbuka dan tertutup

   b. Dinamis dan statis

   c. Vital dan biasa

   d. Aktif dan inaktif

   e. Publik dan rahasia

6. Konsep arsip dinamis meliputi tahapan:

   a. Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan

   b. Penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan

   c. Klasifikasi, pemberkasan, penataan, penyimpanan

   d. Identifikasi, inventarisasi, pengolahan, pelayanan

   e. Akuisisi, pengolahan, preservasi, akses

7. Dalam pengelolaan arsip dinamis, jadwal retensi arsip berfungsi sebagai:

   a. Pedoman penyimpanan arsip

   b. Dasar penilaian arsip

   c. Pedoman penyusutan arsip

   d. Acuan klasifikasi arsip

   e. Standar pengamanan arsip

8. Konsep dasar penyusutan arsip meliputi kegiatan:

   a. Pemindahan, pemusnahan, penyerahan

   b. Penilaian, pemindahan, pemusnahan

   c. Seleksi, disposal, preservasi

   d. Penyelamatan, pemindahan, penyerahan

   e. Penilaian, penyelamatan, pemindahan

9. Pemusnahan arsip dinamis harus memperhatikan:

   a. Nilai guna arsip

   b. Jadwal retensi arsip

   c. Persetujuan pimpinan

   d. Daftar arsip usul musnah

   e. Semua jawaban benar

10. Konsep arsip statis berkaitan dengan:

    a. Nilai guna permanen

    b. Memori kolektif

    c. Warisan dokumenter

    d. Khazanah arsip

    e. Semua jawaban benar

11. Peraturan perundangan tentang arsip statis mengatur tentang:

    a. Akuisisi arsip

    b. Pengolahan arsip

    c. Preservasi arsip

    d. Akses arsip

    e. Semua jawaban benar

12. Preservasi arsip statis bertujuan untuk:

    a. Menjaga keutuhan informasi

    b. Memperpanjang usia arsip

    c. Memudahkan akses

    d. Melindungi dari kerusakan

    e. Semua jawaban benar

13. Standar Operasional Prosedur Kearsipan harus memuat:

    a. Alur kerja

    b. Pelaksana

    c. Waktu

    d. Output

    e. Semua jawaban benar

14. Penilaian kinerja Arsiparis didasarkan pada:

    a. Angka kredit

    b. Capaian kerja

    c. Kompetensi

    d. Perilaku kerja

    e. Semua jawaban benar

15. Identifikasi arsip untuk SIKN meliputi unsur:

    a. Provenance

    b. Original order

    c. Deskripsi arsip

    d. Metadata

    e. Semua jawaban benar

16. Program arsip vital mencakup:

    a. Identifikasi

    b. Perlindungan

    c. Pengamanan

    d. Pemulihan

    e. Semua jawaban benar

17. Layanan arsip statis meliputi:

    a. Penelusuran

    b. Peminjaman

    c. Penggandaan

    d. Alih media

    e. Semua jawaban benar

18. Dalam pengelolaan arsip dinamis, sistem klasifikasi berfungsi untuk:

    a. Penataan arsip

    b. Penemuan kembali

    c. Pemberkasan

    d. Penyusutan

    e. Semua jawaban benar

19. Akuisisi arsip statis dilakukan melalui:

    a. Penyerahan

    b. Pembelian

    c. Hibah

    d. Tukar menukar

    e. Semua jawaban benar

20. Deskripsi arsip statis menggunakan standar:

    a. ISAD(G)

    b. ISAAR(CPF)

    c. EAD

    d. Dublin Core

    e. Semua jawaban benar

21. Sejarah kearsipan di Indonesia dimulai dari:

    a. Zaman VOC

    b. Zaman Hindia Belanda

    c. Masa Kemerdekaan

    d. Era Reformasi

    e. Era Digital

22. Konsep records continuum menekankan pada:

    a. Siklus hidup arsip

    b. Keberlanjutan arsip

    c. Nilai guna arsip

    d. Pengelolaan arsip

    e. Preservasi arsip

23. UU ASN mengatur tentang:

    a. Jabatan Arsiparis

    b. Pengembangan karir

    c. Hak dan kewajiban

    d. Penilaian kinerja

    e. Semua jawaban benar

24. Sistem klasifikasi keamanan arsip meliputi:

    a. Sangat rahasia

    b. Rahasia

    c. Terbatas

    d. Biasa/terbuka

    e. Semua jawaban benar

25. Program arsip vital harus memiliki:

    a. Kebijakan

    b. Prosedur

    c. Pendanaan

    d. Evaluasi

    e. Semua jawaban benar

26. Preservasi preventif meliputi:

    a. Pengaturan suhu

    b. Pengaturan kelembaban

    c. Pengendalian cahaya

    d. Pengendalian debu

    e. Semua jawaban benar

27. Layanan arsip statis harus memperhatikan:

    a. Akses

    b. Keamanan

    c. Keutuhan

    d. Autentisitas

    e. Semua jawaban benar

28. SOP Kearsipan harus:

    a. Terukur

    b. Sistematis

    c. Jelas

    d. Dapat dilaksanakan

    e. Semua jawaban benar

29. Penilaian kinerja Arsiparis mencakup:

    a. Kuantitas

    b. Kualitas

    c. Waktu

    d. Biaya

    e. Semua jawaban benar

30. SIKN bertujuan untuk:

    a. Menyediakan informasi

    b. Meningkatkan akses

    c. Meningkatkan layanan

    d. Menjamin ketersediaan arsip

    e. Semua jawaban benar

31. Dalam pengelolaan arsip dinamis, prinsip asal-usul berarti:

    a. Arsip disimpan menurut asalnya

    b. Arsip diatur sesuai fungsinya

    c. Arsip dikelola berdasarkan penciptanya

    d. Arsip disusun sesuai subyeknya

    e. Arsip diatur berdasarkan kegunaannya

32. Penyusutan arsip dinamis harus berdasarkan:

    a. Nilai guna

    b. JRA

    c. Persetujuan pimpinan

    d. Daftar arsip

    e. Semua jawaban benar

33. Preservasi arsip statis meliputi:

    a. Preventif

    b. Kuratif

    c. Restorasi

    d. Alih media

    e. Semua jawaban benar

34. Standar gedung arsip harus memenuhi:

    a. Lokasi yang aman

    b. Konstruksi yang kuat

    c. Lingkungan yang terkendali

    d. Sistem keamanan

    e. Semua jawaban benar

35. Sistem informasi kearsipan harus memiliki:

    a. Database

    b. Aplikasi

    c. Jaringan

    d. Keamanan

    e. Semua jawaban benar

36. Arsiparis dalam melaksanakan tugas harus:

    a. Profesional

    b. Independen

    c. Obyektif

    d. Akuntabel

    e. Semua jawaban benar

37. Program arsip vital meliputi:

    a. Identifikasi

    b. Pelindungan

    c. Pengamanan

    d. Penyelamatan

    e. Semua jawaban benar

38. Deskripsi arsip harus:

    a. Akurat

    b. Lengkap

    c. Konsisten

    d. Terstruktur

    e. Semua jawaban benar

39. Layanan arsip harus memperhatikan:

    a. Kepuasan pengguna

    b. Keamanan arsip

    c. Kecepatan layanan

    d. Kemudahan akses

    e. Semua jawaban benar

40. SIKN berfungsi sebagai:

    a. Sistem informasi

    b. Jaringan informasi

    c. Portal arsip

    d. Basis data arsip

    e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban:

1. a  11. e  21. b  31. c

2. b  12. e  22. b  32. e

3. a  13. e  23. e  33. e

4. b  14. e  24. e  34. e

5. a  15. e  25. e  35. e

6. a  16. e  26. e  36. e

7. c  17. e  27. e  37. e

8. a  18. e  28. e  38. e

9. e  19. e  29. e  39. e

10. e 20. e  30. e  40. e

Read More

SKB PENGHULU

 SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENGHULU

KISI KISI SOAL SKB

1. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1946, pencatatan nikah dilakukan oleh:

   a. Pegawai Pencatat Nikah

   b. Penghulu

   c. Kepala KUA

   d. Kepala Desa

   e. Camat

2. Usia minimal perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah:

   a. 16 tahun

   b. 17 tahun

   c. 18 tahun

   d. 19 tahun

   e. 21 tahun

3. Moderasi beragama dalam konteks Indonesia berarti:

   a. Menghilangkan semua perbedaan agama

   b. Menyeragamkan pemahaman agama

   c. Mengambil jalan tengah dalam beragama

   d. Menolak semua bentuk perbedaan

   e. Memaksakan satu interpretasi agama

4. Status ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari:

   a. PNS dan PPPK

   b. PNS dan Honorer

   c. PPPK dan Honorer

   d. PNS dan Pegawai Swasta

   e. PPPK dan Pegawai Swasta

5. Kementerian Agama di tingkat provinsi dipimpin oleh:

   a. Kepala Wilayah

   b. Kepala Kantor

   c. Kepala Kanwil

   d. Gubernur

   e. Direktur

6. Metode membaca Al-Qur'an yang paling dasar adalah:

   a. Qira'at

   b. Tartil

   c. Tilawah

   d. Tahsin

   e. Tahfidz

7. Dalam bahasa Arab, kata nikah secara bahasa berarti:

   a. Perjanjian

   b. Berkumpul

   c. Kebersamaan

   d. Ikatan

   e. Kesepakatan

8. Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila:

   a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

   b. Dicatat di KUA

   c. Dihadiri saksi

   d. Disetujui orang tua

   e. Diumumkan kepada masyarakat

9. PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang:

   a. Tata cara perkawinan

   b. Pencatatan perkawinan

   c. Pelaksanaan UU Perkawinan

   d. Pembatalan perkawinan

   e. Perceraian

10. PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang:

    a. Pencatatan nikah

    b. Pencatatan rujuk

    c. Pencatatan talak

    d. Pencatatan pernikahan

    e. Semua benar

11. Juknis pelaksanaan pencatatan pernikahan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 meliputi:

    a. Pendaftaran kehendak nikah

    b. Pemeriksaan dokumen

    c. Pengumuman kehendak nikah

    d. Pelaksanaan akad nikah

    e. Semua benar

12. PNBP yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2018 termasuk:

    a. Biaya nikah di KUA

    b. Biaya nikah di luar KUA

    c. Biaya duplikat buku nikah

    d. Biaya rekomendasi nikah

    e. Semua benar

13. Dalam Fikih Munakahat Klasik, rukun nikah terdiri dari:

    a. 3 rukun

    b. 4 rukun

    c. 5 rukun

    d. 6 rukun

    e. 7 rukun

14. Konsep ta'liq talaq dalam Fikih Munakahat Kontemporer bertujuan untuk:

    a. Melindungi hak suami

    b. Melindungi hak istri

    c. Mempersulit perceraian

    d. Mempermudah perceraian

    e. Menghilangkan hak talak

15. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban mahar terdapat dalam surat:

    a. An-Nisa ayat 3

    b. An-Nisa ayat 4

    c. An-Nisa ayat 21

    d. Al-Baqarah ayat 228

    e. Al-Baqarah ayat 229

16. Tugas pokok KUA dalam bidang kebimaslaman meliputi:

    a. Pelayanan nikah

    b. Pembinaan keluarga sakinah

    c. Pembinaan kemasjidan

    d. Penyuluhan agama

    e. Semua benar

17. Jabatan fungsional Penghulu menurut PermenPANRB adalah:

    a. Jabatan pengawas

    b. Jabatan pelaksana

    c. Jabatan administrator

    d. Jabatan fungsional tertentu

    e. Jabatan struktural

18. Syarat wali nikah menurut fikih adalah:

    a. Islam, baligh, berakal

    b. Islam, laki-laki, baligh

    c. Islam, berakal, merdeka

    d. Islam, baligh, adil

    e. Islam, laki-laki, adil

19. Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang keluarga sakinah menekankan pada:

    a. Keharmonisan

    b. Kesejahteraan

    c. Ketentraman

    d. Kebahagiaan

    e. Semua benar

20. Tunjangan jabatan Penghulu diatur dalam:

    a. PP Nomor 73 Tahun 2007

    b. PMA Nomor 16 Tahun 2021

    c. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019

    d. Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020

    e. PP Nomor 50 Tahun 2018

21. Dalam pelaksanaan akad nikah, Penghulu berperan sebagai:

    a. Wali hakim

    b. Pejabat pencatat

    c. Saksi

    d. Pembimbing

    e. Semua benar

22. Rukun khutbah nikah menurut fikih adalah:

    a. Hamdalah dan syahadat

    b. Hamdalah dan shalawat

    c. Syahadat dan wasiat takwa

    d. Shalawat dan doa

    e. Semua benar

23. Batas minimal mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

    a. Tidak ada batas minimal

    b. Seperempat dinar

    c. Sepuluh dirham

    d. Senilai seperangkat alat shalat

    e. Sesuai kemampuan

24. Pencatatan perkawinan bagi WNA dilakukan di:

    a. KUA setempat

    b. Catatan sipil

    c. Kedutaan

    d. Kementerian Agama

    e. Semua benar

25. Masa iddah bagi wanita yang ditalak dalam keadaan tidak hamil adalah:

    a. 3 bulan

    b. 3 kali suci

    c. 4 bulan 10 hari

    d. 1 tahun

    e. Sampai melahirkan

26. Fungsi Penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah adalah:

    a. Konselor

    b. Mediator

    c. Fasilitator

    d. Supervisor

    e. Semua benar

27. Perkawinan campuran menurut UU Perkawinan adalah:

    a. Beda agama

    b. Beda kewarganegaraan

    c. Beda suku

    d. Beda golongan

    e. Beda status

28. Dalam proses rujuk, Penghulu bertugas:

    a. Memeriksa syarat rujuk

    b. Mencatat rujuk

    c. Menyaksikan rujuk

    d. Membimbing proses rujuk

    e. Semua benar

29. Konsep kafaah dalam perkawinan menurut fikih kontemporer lebih menekankan pada:

    a. Kesetaraan nasab

    b. Kesetaraan harta

    c. Kesetaraan agama

    d. Kesetaraan pendidikan

    e. Kesetaraan sosial

30. Buku nikah yang rusak dapat diganti dengan:

    a. Duplikat

    b. Kutipan

    c. Salinan

    d. Fotokopi

    e. Semua benar

31. Pencatatan nikah sirri dilakukan melalui proses:

    a. Isbat nikah

    b. Itsbat nikah

    c. Pencatatan ulang

    d. Nikah ulang

    e. Semua benar

32. Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

    a. Tidak memenuhi rukun

    b. Tidak memenuhi syarat

    c. Ada paksaan

    d. Ada penipuan

    e. Semua benar

33. Masa tenggang waktu untuk rujuk adalah:

    a. Selama masa iddah

    b. 3 bulan

    c. 100 hari

    d. 1 tahun

    e. Tidak ada batas

34. Saksi nikah harus memenuhi syarat:

    a. Islam

    b. Baligh

    c. Berakal

    d. Adil

    e. Semua benar

35. Peran Penghulu dalam mediasi perceraian adalah:

    a. Hakim

    b. Mediator

    c. Konselor

    d. Fasilitator

    e. Semua benar

36. Taklik talak dalam perkawinan bersifat:

    a. Wajib

    b. Sunnah

    c. Mubah

    d. Makruh

    e. Optional

37. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan paling lambat:

    a. 7 hari sebelum akad

    b. 10 hari sebelum akad

    c. 14 hari sebelum akad

    d. 21 hari sebelum akad

    e. 30 hari sebelum akad

38. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk:

    a. Kepastian hukum

    b. Tertib administrasi

    c. Perlindungan hukum

    d. Kekuatan hukum

    e. Semua benar

39. Pengumuman kehendak nikah dipasang selama:

    a. 3 hari

    b. 5 hari

    c. 7 hari

    d. 10 hari

    e. 14 hari

40. Dalam fikih kontemporer, pencatatan nikah dianggap sebagai:

    a. Rukun nikah

    b. Syarat sah

    c. Syarat administratif

    d. Kewajiban

    e. Sunnah

41. Konsep kufu dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

    a. Keharusan

    b. Kewajiban

    c. Anjuran

    d. Pertimbangan

    e. Tidak diatur

42. Wali adhal adalah:

    a. Wali yang tidak ada

    b. Wali yang enggan

    c. Wali yang jauh

    d. Wali yang fasik

    e. Wali yang ghaib

43. Pencatatan nikah bagi TNI/Polri memerlukan:

    a. Izin atasan

    b. Surat rekomendasi

    c. Surat keterangan

    d. Surat pernyataan

    e. Semua benar

44. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan dalam waktu:

    a. 30 hari

    b. 60 hari

    c. 90 hari

    d. 1 tahun

    e. Tidak ada batas waktu

45. Pembinaan pranikah dilakukan melalui:

    a. Kursus pranikah

    b. Konseling pranikah

    c. Bimbingan pranikah

    d. Penyuluhan pranikah

    e. Semua benar

46. Penghulu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:

    a. Fikih munakahat

    b. Undang-undang

    c. Kompilasi Hukum Islam

    d. Peraturan Menteri Agama

    e. Semua benar

47. Sanksi bagi Penghulu yang melanggar kode etik adalah:

    a. Teguran lisan

    b. Teguran tertulis

    c. Pemberhentian sementara

    d. Pemberhentian tetap

    e. Semua benar

48. Masa berlaku surat keterangan belum nikah adalah:

    a. 7 hari

    b. 10 hari

    c. 14 hari

    d. 30 hari

    e. 90 hari

49. Pencatatan perkawinan bagi WNI di luar negeri dilakukan di:

    a. KBRI

    b. KJRI

    c. KUA

    d. Catatan Sipil

    e. A dan B benar

50. Jenis PNBP dalam pelayanan nikah meliputi:

    a. Biaya nikah

    b. Biaya rujuk

    c. Biaya salinan buku nikah

    d. Biaya rekomendasi nikah

    e. Semua benar

Kunci Jawaban:

1. a  2. d  3. c  4. a  5. c  6. b  7. b  8. a  9. c  10. e

11. e  12. e  13. c  14. b  15. b  16. e  17. d  18. b  19. e  20. a

21. b  22. a  23. a  24. a  25. b  26. e  27. b  28. e  29. c  30. a

31. b  32. e  33. a  34

SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENGHULU - SET 2

1. Dalam konteks wali nikah, yang dimaksud dengan wali mujbir adalah:

   a. Wali yang memaksa

   b. Wali yang berhak memaksa menikahkan

   c. Wali nasab terdekat

   d. Wali hakim

   e. Wali yang ditunjuk

2. Syarat menjadi Penghulu menurut PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 adalah:

   a. Minimal S1 Syariah/Hukum Islam

   b. Minimal S1 semua jurusan

   c. Minimal D3 Syariah

   d. Minimal SMA dengan pengalaman

   e. Minimal MA dengan pengalaman

3. Konsep i'lan nikah dalam Islam bertujuan untuk:

   a. Membedakan dengan zina

   b. Memberitahu masyarakat

   c. Mendapat saksi

   d. Memenuhi syarat administratif

   e. Semua benar

4. Prosedur rujuk menurut KHI harus dilakukan di:

   a. Rumah

   b. KUA

   c. Masjid

   d. Pengadilan Agama

   e. Tempat yang disepakati

5. Dalam moderasi beragama, sikap Penghulu terhadap perbedaan mazhab adalah:

   a. Memilih satu mazhab

   b. Menggabungkan semua mazhab

   c. Menghormati perbedaan mazhab

   d. Menolak semua mazhab

   e. Membuat mazhab baru

6. Penggunaan kata "nikah" dalam bahasa Inggris yang tepat adalah:

   a. Wedding

   b. Marriage

   c. Matrimony

   d. Wedlock

   e. Semua benar

7. Struktur organisasi KUA terdiri dari:

   a. 3 bagian

   b. 4 bagian

   c. 5 bagian

   d. 6 bagian

   e. 7 bagian

8. Pencatatan nikah bagi anggota TNI/Polri memerlukan:

   a. N1-N4

   b. Surat izin komandan

   c. KTP dan KK

   d. A dan B benar

   e. Semua benar

9. Jarak waktu minimal antara pendaftaran dan pelaksanaan nikah adalah:

   a. 5 hari kerja

   b. 7 hari kerja

   c. 10 hari kerja

   d. 14 hari kerja

   e. 30 hari kerja

10. Yang bukan termasuk asas perkawinan dalam UU No. 1/1974 adalah:

    a. Monogami

    b. Kesukarelaan

    c. Kematangan

    d. Keabadian

    e. Poligami

11. Seorang janda yang akan menikah lagi harus melampirkan:

    a. Akta cerai

    b. Surat kematian

    c. Akta cerai atau surat kematian

    d. Surat keterangan janda

    e. Surat pernyataan

12. Dalam administrasi KUA, berkas N7 adalah:

    a. Surat keterangan numpang nikah

    b. Surat keterangan wali hakim

    c. Surat pemberitahuan kekurangan syarat

    d. Surat penolakan

    e. Surat izin orang tua

13. Batas usia dispensasi nikah menurut UU Perkawinan adalah:

    a. Di bawah 16 tahun

    b. Di bawah 17 tahun

    c. Di bawah 18 tahun

    d. Di bawah 19 tahun

    e. Di bawah 21 tahun

14. Konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut mayoritas ulama meliputi:

    a. Agama saja

    b. Agama dan nasab

    c. Agama, nasab, dan harta

    d. Agama, nasab, harta, dan pekerjaan

    e. Semua aspek kehidupan

15. Prosedur pencatatan nikah WNA muslim di Indonesia dilakukan di:

    a. Kedutaan

    b. KUA

    c. Catatan Sipil

    d. Imigrasi

    e. Kemenag

16. Masa berlaku surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin adalah:

    a. 1 bulan

    b. 2 bulan

    c. 3 bulan

    d. 6 bulan

    e. 1 tahun

17. Fungsi Penghulu dalam sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) adalah:

    a. Administrator

    b. Operator

    c. Validator

    d. Supervisor

    e. Semua benar

18. Menurut fikih kontemporer, status hukum pencatatan nikah adalah:

    a. Wajib

    b. Sunnah

    c. Mubah

    d. Syarat sah

    e. Rukun nikah

19. Dalam kasus wali adhal, penetapan wali hakim dilakukan oleh:

    a. Kepala KUA

    b. Pengadilan Agama

    c. Kemenag Kabupaten

    d. Camat

    e. Kepala Desa

20. Materi bimbingan pranikah meliputi:

    a. Fikih munakahat

    b. Psikologi keluarga

    c. Kesehatan reproduksi

    d. Manajemen keluarga

    e. Semua benar

21. Larangan perkawinan menurut UU No. 1/1974 tidak termasuk:

    a. Hubungan darah

    b. Hubungan semenda

    c. Hubungan sesusuan

    d. Hubungan seprofesi

    e. Hubungan perwalian

22. Konsep multi akad dalam fikih munakahat kontemporer berkaitan dengan:

    a. Ta'liq talak

    b. Perjanjian pranikah

    c. Mahar

    d. Nafkah

    e. Semua benar

23. Program bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan selama:

    a. 8 jam

    b. 16 jam

    c. 24 jam

    d. 32 jam

    e. 40 jam

24. Status hukum nikah mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

    a. Halal

    b. Haram

    c. Makruh

    d. Mubah

    e. Tidak diatur

25. Pencatatan rujuk dilakukan dalam waktu:

    a. Segera setelah ikrar rujuk

    b. 1 hari setelah ikrar rujuk

    c. 3 hari setelah ikrar rujuk

    d. 7 hari setelah ikrar rujuk

    e. 14 hari setelah ikrar rujuk

26. Syarat saksi rujuk menurut KHI adalah:

    a. Laki-laki

    b. Islam

    c. Adil

    d. Baligh

    e. Semua benar

27. Kewenangan Penghulu dalam mediasi perceraian adalah:

    a. Memutuskan perceraian

    b. Mendamaikan

    c. Memberi nasihat

    d. B dan C benar

    e. Semua benar

28. Prosedur perubahan biodata dalam buku nikah dilakukan melalui:

    a. Penetapan Pengadilan

    b. Keputusan Kepala KUA

    c. Persetujuan Kemenag

    d. Permohonan tertulis

    e. Semua benar

29. Jabatan fungsional Penghulu terdiri dari:

    a. 2 jenjang

    b. 3 jenjang

    c. 4 jenjang

    d. 5 jenjang

    e. 6 jenjang

30. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat Penghulu dihitung setiap:

    a. 3 bulan

    b. 6 bulan

    c. 1 tahun

    d. 2 tahun

    e. 4 tahun

31. Komponen penilaian kinerja Penghulu meliputi:

    a. SKP

    b. Perilaku kerja

    c. Hasil kerja

    d. A dan B benar

    e. Semua benar

32. Batas minimal mahar dalam KHI adalah:

    a. Tidak ada batas

    b. Seperangkat alat sholat

    c. 10 dirham

    d. 1 dinar

    e. Sesuai kemampuan

33. Prosedur pernikahan janda di bawah masa iddah adalah:

    a. Ditolak

    b. Ditunda

    c. Diproses dengan syarat

    d. Dibatalkan

    e. Semua benar

34. Konsep wali dalam pernikahan menurut mazhab Hanafi adalah:

    a. Rukun

    b. Syarat

    c. Penyempurna

    d. Sunnah

    e. Tidak wajib

35. Status anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan menurut KHI adalah:

    a. Anak sah

    b. Anak luar nikah

    c. Anak angkat

    d. Anak asuh

    e. Tidak diatur

36. Prosedur pencatatan nikah bagi mualaf dilakukan dengan:

    a. Surat keterangan masuk Islam

    b. Penetapan Pengadilan

    c. Rekomendasi MUI

    d. A dan C benar

    e. Semua benar

37. Masa tenggang waktu nikah bagi janda adalah:

    a. Tidak ada

    b. 3 bulan

    c. 4 bulan 10 hari

    d. Setelah masa iddah

    e. 1 tahun

38. Penghulu dalam melaksanakan tugas harus berpegang pada:

    a. Fikih

    b. Undang-undang

    c. KHI

    d. PMA

    e. Semua benar

39. Yang bukan termasuk asas pencatatan nikah adalah:

    a. Legalitas

    b. Akuntabilitas

    c. Transparansi

    d. Profitabilitas

    e. Profesionalitas

40. Dalam kasus ta'liq talak, yang berwenang memutuskan adalah:

    a. Suami

    b. Istri

    c. Penghulu

    d. Pengadilan Agama

    e. Kepala KUA

41. Bimbingan perkawinan pranikah bersertifikat berlaku selama:

    a. 3 bulan

    b. 6 bulan

    c. 1 tahun

    d. 2 tahun

    e. Tidak ada batas

42. Prosedur pencatatan nikah bagi WNI di luar negeri melibatkan:

    a. KBRI/KJRI

    b. KUA

    c. Kemenag

    d. Imigrasi

    e. Semua benar

43. Status nikah sirri menurut hukum positif adalah:

    a. Sah secara agama

    b. Tidak memiliki kekuatan hukum

    c. Dapat dibatalkan

    d. A dan B benar

    e. Semua benar

44. Penghulu dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah berperan sebagai:

    a. Konselor

    b. Mediator

    c. Fasilitator

    d. Supervisor

    e. Semua benar

45. Prosedur pemeriksaan dokumen nikah dilakukan oleh:

    a. Penghulu

    b. Staf KUA

    c. P3N

    d. A dan B benar

    e. Semua benar

46. Masa berlaku rekomendasi nikah adalah:

    a. 7 hari

    b. 10 hari

    c. 14 hari

    d. 30 hari

    e. 90 hari

47. Peran Penghulu dalam pencegahan pernikahan dini adalah:

    a. Sosialisasi

    b. Edukasi

    c. Penolakan

    d. A dan B benar

    e. Semua benar

48. Syarat wali nasab menurut KHI adalah:

    a. Islam

    b. Laki-laki

    c. Baligh

    d. Berakal

    e. Semua benar

49. Penghulu dalam melaksanakan tugas bimbingan harus memiliki kompetensi:

    a. Manajerial

    b. Teknis

    c. Sosial

    d. Spiritual

    e. Semua benar

50. Prosedur pencatatan nikah bagi difabel meliputi:

    a. Pendampingan khusus

    b. Formulir khusus

    c. Saksi khusus

    d. A dan B benar

    e. Semua benar

Kunci Jawaban:

1. b  2. a  3. e  4. b  5. c  6. e  7. c  8. d  9. c  10. e

11. c  12. c  13. d  14. c  15. b  16. c  17. e  18. a  19. b  20. e

21. d  22. b  23. b  24. b  25. a  26. e  27. d  28. a  29. c  30. b

31. d  32. a  33. a  34. e  35. b  36. d  37. d  38. e  39. d  40. d

41. c  42. a  43. d  44. e  45. a  46. d  47. d  48. e  49. e  50. d

Read More

SKB Perencana Ahli

KISI KISI SOAL SKB 

SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PERENCANA

1. Dalam proses perencanaan pembangunan, tahapan yang paling awal dilakukan adalah:

   a. Penetapan tujuan

   b. Identifikasi masalah

   c. Pengumpulan data

   d. Analisis alternatif

   e. Implementasi program

2. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional memiliki periode waktu:

   a. 1 tahun

   b. 3 tahun

   c. 5 tahun

   d. 10 tahun

   e. 25 tahun

3. Yang bukan merupakan prinsip perencanaan pembangunan adalah:

   a. Teknokratis

   b. Partisipatif

   c. Top-down

   d. Politis

   e. Subjektif

4. Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan paling lambat pada bulan:

   a. Januari

   b. Februari

   c. Maret

   d. April

   e. Mei

5. Dalam siklus perencanaan pembangunan, monitoring dilakukan pada tahap:

   a. Perencanaan

   b. Pelaksanaan

   c. Evaluasi

   d. Persiapan

   e. Pelaporan

6. Pendekatan perencanaan yang mengutamakan peran aktif masyarakat disebut:

   a. Bottom-up planning

   b. Top-down planning

   c. Mixed planning

   d. Comprehensive planning

   e. Sectoral planning

7. RPJMN merupakan penjabaran dari:

   a. RPJPN

   b. RKP

   c. Renstra K/L

   d. RKPD

   e. RPJMD

8. Prinsip yang menekankan bahwa perencanaan dilaksanakan dengan memegang teguh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adalah prinsip:

   a. Demokratis

   b. Holistik

   c. Transparansi

   d. Akuntabilitas

   e. Berkelanjutan

9. Lembaga yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan nasional adalah:

   a. Kementerian Keuangan

   b. Bappenas

   c. Kementerian Dalam Negeri

   d. Sekretariat Negara

   e. Kementerian PPN

10. Dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah disebut:

    a. RKPD

    b. RPJMD

    c. RPJPD

    d. Renstra SKPD

    e. Renja SKPD

11. Dalam analisis SWOT, faktor internal terdiri dari:

    a. Peluang dan ancaman

    b. Kekuatan dan kelemahan

    c. Kekuatan dan peluang

    d. Kelemahan dan ancaman

    e. Semua benar

12. Metode proyeksi penduduk yang mempertimbangkan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi disebut:

    a. Metode aritmatik

    b. Metode geometrik

    c. Metode eksponensial

    d. Metode komponen

    e. Metode regresi

13. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian adalah:

    a. Wawancara

    b. Kuesioner

    c. Observasi

    d. Dokumentasi

    e. Focus Group Discussion

14. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah:

    a. Indeks Williamson

    b. Location Quotient

    c. Shift Share

    d. Input-Output

    e. Cost Benefit Analysis

15. Yang bukan merupakan kriteria dalam penentuan prioritas pembangunan adalah:

    a. Urgensi

    b. Dampak

    c. Biaya

    d. Waktu

    e. Popularitas

16. Teknik sampling yang membagi populasi berdasarkan karakteristik tertentu disebut:

    a. Simple random sampling

    b. Systematic sampling

    c. Stratified sampling

    d. Cluster sampling

    e. Purposive sampling

17. Dalam analisis kelayakan proyek, nilai NPV yang menunjukkan proyek layak adalah:

    a. NPV = 0

    b. NPV < 0

    c. NPV > 0

    d. NPV ≤ 0

    e. NPV ≥ 1

18. Metode forecasting yang menggunakan data historis untuk meramalkan trend di masa depan adalah:

    a. Delphi

    b. Time series

    c. Cross section

    d. Survei

    e. Expert judgment

19. Dalam penyusunan indikator kinerja, kriteria SMART tidak termasuk:

    a. Specific

    b. Measurable

    c. Achievable

    d. Realistic

    e. Flexible

20. Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam perekonomian daerah adalah:

    a. SWOT

    b. Location Quotient

    c. Input-Output

    d. Cost Benefit

    e. Break Even Point

21. Metode participatory rural appraisal (PRA) bertujuan untuk:

    a. Mengumpulkan data statistik

    b. Memberdayakan masyarakat

    c. Menentukan prioritas program

    d. Mengevaluasi program

    e. Mengawasi pelaksanaan program

22. Dalam analisis stakeholder, pihak yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah termasuk kategori:

    a. Key players

    b. Context setters

    c. Subjects

    d. Crowd

    e. Influencers

23. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perubahan struktur ekonomi adalah:

    a. Shift share

    b. Location quotient

    c. Input-output

    d. Cost benefit

    e. Break even point

24. Logical Framework Analysis (LFA) terdiri dari komponen berikut, kecuali:

    a. Goal

    b. Purpose

    c. Output

    d. Activities

    e. Budget

25. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, yang dimaksud dengan baseline data adalah:

    a. Data proyeksi

    b. Data historis

    c. Data terkini

    d. Data target

    e. Data pembanding

26. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

    a. PDRB

    b. IPM

    c. Gini Ratio

    d. NTP

    e. IHK

27. Dalam teori basis ekonomi, kegiatan yang melayani kebutuhan dalam wilayah sendiri disebut:

    a. Sektor basis

    b. Sektor non-basis

    c. Sektor primer

    d. Sektor sekunder

    e. Sektor tersier

28. Analisis yang digunakan untuk menghitung multiplier effect dari suatu kegiatan ekonomi adalah:

    a. Location quotient

    b. Shift share

    c. Input-output

    d. Cost benefit

    e. Break even point

29. Dalam perencanaan ekonomi, yang dimaksud dengan backward linkage adalah:

    a. Keterkaitan ke depan

    b. Keterkaitan ke belakang

    c. Keterkaitan horizontal

    d. Keterkaitan vertikal

    e. Keterkaitan diagonal

30. Konsep pengembangan ekonomi lokal tidak termasuk:

    a. Pemberdayaan UMKM

    b. Pengembangan klaster industri

    c. Peningkatan investasi asing

    d. Penguatan kelembagaan

    e. Pengembangan infrastruktur

31. Yang bukan merupakan indikator daya saing daerah adalah:

    a. Infrastruktur

    b. SDM

    c. Kelembagaan

    d. Keamanan

    e. Populasi

32. Dalam pengembangan kawasan industri, faktor yang tidak perlu dipertimbangkan adalah:

    a. Aksesibilitas

    b. Ketersediaan lahan

    c. Infrastruktur

    d. Tenaga kerja

    e. Estetika

33. Strategi pengembangan ekonomi yang fokus pada sektor unggulan disebut:

    a. Leading sector

    b. Growth pole

    c. Trickle down effect

    d. Value chain

    e. Cluster development

34. Dalam pengembangan pariwisata, konsep yang menekankan pada pelestarian lingkungan adalah:

    a. Mass tourism

    b. Cultural tourism

    c. Ecotourism

    d. Adventure tourism

    e. Religious tourism

35. Yang bukan merupakan komponen dalam rantai nilai (value chain) adalah:

    a. Produksi

    b. Distribusi

    c. Pemasaran

    d. Konsumsi

    e. Regulasi

36. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah:

    a. IPM

    b. PDRB

    c. Gini Ratio

    d. NTP

    e. IHK

37. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan disebut:

    a. Bantuan langsung tunai

    b. Bantuan sosial

    c. Program pemberdayaan

    d. Program perlindungan sosial

    e. Program rehabilitasi sosial

38. Dalam perencanaan pendidikan, angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan:

    a. Akses pendidikan

    b. Kualitas pendidikan

    c. Efisiensi pendidikan

    d. Pemerataan pendidikan

    e. Relevansi pendidikan

39. Yang bukan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat adalah:

    a. Pendapatan

    b. Pendidikan

    c. Kesehatan

    d. Perumahan

    e. Popularitas

40. Dalam perencanaan kesehatan, universal health coverage bertujuan untuk:

    a. Menjamin akses layanan kesehatan

    b. Meningkatkan kualitas layanan

    c. Mengurangi biaya kesehatan

    d. Mengembangkan infrastruktur

    e. Meningkatkan SDM kesehatan

41. Program pengembangan masyarakat yang berfokus pada penguatan modal sosial disebut:

    a. Community driven development

    b. Asset based community development

    c. Participatory rural appraisal

    d. Social capital development

    e. Community empowerment

42. Dalam perencanaan ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan labor force participation rate adalah:

    a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

    b. Tingkat pengangguran

    c. Tingkat kesempatan kerja

    d. Tingkat produktivitas kerja

    e. Tingkat upah

43. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah:

    a. IPM

    b. PDRB

    c. Gini Ratio

    d. NTP

    e. IHK

44. Program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan disebut:

    a. Gender mainstreaming

    b. Women empowerment

    c. Gender equality

    d. Gender equity

    e. Gender development

45. Yang bukan merupakan komponen dalam perencanaan pembangunan sosial adalah:

    a. Pendidikan

    b. Kesehatan

    c. Kesejahteraan

    d. Pemberdayaan

    e. Profitabilitas

46. Dalam perencanaan tata ruang, yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah:

    a. Kawasan lindung

    b. Kawasan konservasi

    c. Kawasan produksi

    d. Kawasan preservasi

    e. Kawasan reservasi

47. Konsep pengembangan wilayah yang mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal disebut:

    a. Regional development

    b. Spatial development

    c. Local development

    d. Endogenous development

    e. Integrated development

48. Dalam perencanaan transportasi, yang dimaksud dengan bangkitan perjalanan adalah:

    a. Asal perjalanan

    b. Tujuan perjalanan

    c. Rute perjalanan

    d. Moda perjalanan

    e. Waktu perjalanan

49. Yang bukan merupakan prinsip dalam perencanaan kota berkelanjutan adalah:

    a. Kompak

    b. Terintegrasi

    c. Inklusif

    d. Resilient

    e. Homogen

50. Dalam perencanaan infrastruktur, analisis yang digunakan untuk menentukan lokasi optimal adalah:

    a. Location analysis

    b. Network analysis

    c. Spatial analysis

    d. Site analysis

    e. Land use analysis

Kunci Jawaban:

1. b  2. c  3. e  4. a  5. b  6. a  7. a  8. a  9. b  10. a

11. b  12. d  13. c  14. a  15. e  16. c  17. c  18. b  19. e  20. b

21. b  22. c  23. a  24. e  25. c  26. a  27. b  28. c  29. b  30. c

31. e  32. e  33. a  34. c  35. e  36. a  37. c  38. a  39. e  40. a

41. d  42. a  43. c  44. a  45. e  46. c  47. d  48. a  49. e  50. a

Read More

SKB Analis Kebijakan

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) -

KISI KISI SOAL

1. Dalam studi kebijakan publik, tahap yang menentukan apakah suatu isu layak menjadi agenda kebijakan disebut:

   a. Policy formulation

   b. Agenda setting

   c. Policy implementation

   d. Policy evaluation

   e. Policy analysis

2. Pendekatan dalam analisis kebijakan yang menekankan pada nilai-nilai efisiensi dan efektivitas disebut:

   a. Pendekatan normatif

   b. Pendekatan administratif

   c. Pendekatan politik

   d. Pendekatan rasional

   e. Pendekatan inkremental

3. Dalam manajemen kebijakan publik, siklus kebijakan yang benar adalah:

   a. Formulasi - Implementasi - Evaluasi

   b. Agenda setting - Formulasi - Implementasi

   c. Identifikasi masalah - Agenda setting - Formulasi - Implementasi - Evaluasi

   d. Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan

   e. Analisis - Implementasi - Monitoring

4. Metodologi riset kebijakan yang tepat untuk menganalisis dampak kebijakan adalah:

   a. Survei deskriptif

   b. Studi kasus

   c. Impact analysis

   d. Content analysis

   e. Observasi partisipatif

5. Dokumentasi saran kebijakan yang baik harus memuat:

   a. Latar belakang masalah

   b. Analisis alternatif

   c. Rekomendasi

   d. Rencana implementasi

   e. Semua jawaban benar

6. Publikasi saran kebijakan yang efektif harus memperhatikan:

   a. Timing yang tepat

   b. Target audience

   c. Metode penyampaian

   d. Substansi kebijakan

   e. Semua jawaban benar

7. Dalam komunikasi kebijakan publik, stakeholder utama yang perlu diperhatikan adalah:

   a. Media massa

   b. Masyarakat umum

   c. Pembuat kebijakan

   d. Kelompok kepentingan

   e. Semua jawaban benar

8. Teknik pemetaan stakeholder yang paling efektif untuk kebijakan publik adalah:

   a. Power-interest grid

   b. Network analysis

   c. Stakeholder matrix

   d. Influence mapping

   e. Semua jawaban benar

9. Dalam advokasi kebijakan publik, strategi yang paling efektif adalah:

   a. Lobi politik

   b. Kampanye media

   c. Mobilisasi massa

   d. Pendekatan ilmiah

   e. Kombinasi berbagai pendekatan

10. Model analisis kebijakan yang fokus pada proses pengambilan keputusan disebut:

    a. Rational model

    b. Incremental model

    c. Mixed scanning model

    d. Garbage can model

    e. Systems model

11. Fungsi utama dokumentasi saran kebijakan adalah:

    a. Arsip administratif

    b. Bahan evaluasi

    c. Pedoman implementasi

    d. Komunikasi kebijakan

    e. Semua jawaban benar

12. Dalam riset kebijakan, metode pengumpulan data yang paling komprehensif adalah:

    a. Wawancara mendalam

    b. Survei

    c. Observasi

    d. Triangulasi metode

    e. Studi dokumen

13. Kriteria evaluasi kebijakan publik tidak termasuk:

    a. Efektivitas

    b. Efisiensi

    c. Popularitas

    d. Dampak

    e. Keberlanjutan

14. Teknik analisis kebijakan yang tepat untuk masalah kompleks adalah:

    a. Cost-benefit analysis

    b. SWOT analysis

    c. System dynamics

    d. Multi-criteria analysis

    e. Risk analysis

15. Dalam manajemen kebijakan publik, faktor kritis keberhasilan implementasi adalah:

    a. Komitmen pelaksana

    b. Sumber daya

    c. Koordinasi

    d. Monitoring

    e. Semua jawaban benar

16. Publikasi saran kebijakan yang baik harus memenuhi prinsip:

    a. Clarity

    b. Accuracy

    c. Relevance

    d. Timeliness

    e. Semua jawaban benar

17. Dalam komunikasi kebijakan, hambatan yang sering muncul adalah:

    a. Resistensi stakeholder

    b. Kompleksitas pesan

    c. Noise komunikasi

    d. Keterbatasan media

    e. Semua jawaban benar

18. Advokasi kebijakan publik yang efektif memerlukan:

    a. Data yang valid

    b. Argumentasi yang kuat

    c. Jaringan yang luas

    d. Strategi yang tepat

    e. Semua jawaban benar

19. Dalam pemetaan stakeholder, faktor yang perlu dianalisis adalah:

    a. Kepentingan

    b. Pengaruh

    c. Sikap

    d. Sumber daya

    e. Semua jawaban benar

20. Metodologi riset kebijakan yang tepat untuk evaluasi program adalah:

    a. Experimental design

    b. Quasi-experimental

    c. Time series analysis

    d. Comparative analysis

    e. Mixed methods

21. Konsep utama dalam studi kebijakan publik adalah:

    a. Kepentingan publik

    b. Rasionalitas

    c. Efisiensi

    d. Efektivitas

    e. Semua jawaban benar

22. Dalam manajemen kebijakan publik, prinsip good governance meliputi:

    a. Transparansi

    b. Akuntabilitas

    c. Partisipasi

    d. Supremasi hukum

    e. Semua jawaban benar

23. Analisis kebijakan publik yang baik harus:

    a. Obyektif

    b. Sistematis

    c. Komprehensif

    d. Evidence-based

    e. Semua jawaban benar

24. Dokumentasi saran kebijakan harus memuat:

    a. Executive summary

    b. Analisis situasi

    c. Alternatif kebijakan

    d. Rekomendasi

    e. Semua jawaban benar

25. Publikasi kebijakan yang efektif memerlukan:

    a. Perencanaan yang matang

    b. Target yang jelas

    c. Media yang tepat

    d. Evaluasi dampak

    e. Semua jawaban benar

26. Komunikasi kebijakan publik bertujuan untuk:

    a. Sosialisasi

    b. Edukasi

    c. Persuasi

    d. Koordinasi

    e. Semua jawaban benar

27. Dalam advokasi kebijakan, tahapan yang paling kritis adalah:

    a. Identifikasi isu

    b. Pengumpulan data

    c. Penyusunan strategi

    d. Implementasi

    e. Evaluasi

28. Pemetaan stakeholder penting untuk:

    a. Identifikasi kepentingan

    b. Analisis pengaruh

    c. Manajemen konflik

    d. Strategi komunikasi

    e. Semua jawaban benar

29. Metodologi riset kebijakan harus memperhatikan:

    a. Validitas

    b. Reliabilitas

    c. Objektivitas

    d. Praktikalitas

    e. Semua jawaban benar

30. Manajemen kebijakan publik yang efektif memerlukan:

    a. Kepemimpinan yang kuat

    b. Koordinasi yang baik

    c. Sumber daya yang memadai

    d. Monitoring yang konsisten

    e. Semua jawaban benar

31. Dalam analisis kebijakan, tahap yang paling kritis adalah:

    a. Identifikasi masalah

    b. Pengumpulan data

    c. Analisis alternatif

    d. Pemilihan solusi

    e. Semua jawaban benar

32. Dokumentasi kebijakan harus memenuhi standar:

    a. Kelengkapan

    b. Keakuratan

    c. Keterbaruan

    d. Aksesibilitas

    e. Semua jawaban benar

33. Publikasi kebijakan yang baik harus:

    a. Tepat waktu

    b. Tepat sasaran

    c. Tepat media

    d. Tepat konten

    e. Semua jawaban benar

34. Komunikasi kebijakan yang efektif memerlukan:

    a. Pesan yang jelas

    b. Media yang tepat

    c. Timing yang tepat

    d. Feedback yang baik

    e. Semua jawaban benar

35. Advokasi kebijakan publik bertujuan untuk:

    a. Perubahan kebijakan

    b. Perbaikan implementasi

    c. Peningkatan partisipasi

    d. Pengawasan kebijakan

    e. Semua jawaban benar

36. Pemetaan stakeholder membantu dalam:

    a. Perencanaan strategis

    b. Manajemen risiko

    c. Komunikasi kebijakan

    d. Evaluasi program

    e. Semua jawaban benar

37. Metodologi riset kebijakan yang tepat untuk analisis dampak adalah:

    a. Impact evaluation

    b. Cost-benefit analysis

    c. Risk assessment

    d. Outcome mapping

    e. Semua jawaban benar

38. Manajemen kebijakan publik harus memperhatikan:

    a. Konteks politik

    b. Kapasitas organisasi

    c. Sumber daya

    d. Resistensi perubahan

    e. Semua jawaban benar

39. Analisis kebijakan publik yang baik menghasilkan:

    a. Rekomendasi yang jelas

    b. Alternatif yang terukur

    c. Implementasi yang feasible

    d. Evaluasi yang objektif

    e. Semua jawaban benar

40. Dalam kebijakan publik, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah:

    a. Kepentingan publik

    b. Keadilan

    c. Transparansi

    d. Akuntabilitas

    e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban:

1. b  11. e  21. e  31. e

2. d  12. d  22. e  32. e

3. c  13. c  23. e  33. e

4. c  14. d  24. e  34. e

5. e  15. e  25. e  35. e

6. e  16. e  26. e  36. e

7. e  17. e  27. c  37. e

8. a  18. e  28. e  38. e

9. e  19. e  29. e  39. e

10. a 20. e  30. e  40. e

Read More